Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 tentang “KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”. Biro Umum merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

Tugas

          Berdasarkan Pasal 142 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah.

 Fungsi

         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tugas biro umum;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang tugas biro umum;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan, rumah tangga Sekretariat Daerah;
4. Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan, rumah tangga Sekretariat Daerah;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum dan pimpinan;
6. Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
7. Pelaksanaan urusan penatausahaan Aset Sekretariat Daerah;
8. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
9. Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah;
10. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian biro;
11. Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha, penatausahaan keuangan dan aset, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.